SMSI dan Bisnis Media di Tahun Politik

Catatan Akhit Tahun Mohammad Nasir*

Penulis (depan kanan) serta Komandan PUSSANSIAD dan Ketua Umum SMSI usai menandatangani nota kerjasam (Foto: Dok. SMSI for Wordly.id)
banner 120x600

Wordly.id – Stabilitas politik nasional menjadi perhitungan penting bagi kalangan pebisnis, investor dan perusahaan pers. Politik selalu dimasukkan dalam daftar pertimbangan dan sebagai faktor utama termasuk di dalamnya bagi bisnis media.

Selain politik, pengelola perusahaan media mempertimbangkan faktor lain seperti suku bunga bank, birokrasi layanan yang berbelit, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan tingkat tekanan serikat buruh di suatu daerah atau negara.

Stabilitas politik menjadi pertimbangan utama, karena kekacauan politik dapat menimbulkan kerusuhan yang merugikan banyak pihak, termasuk kalangan pengusaha. Apalagi kalau disertai kekerasan, tindakan barbar dan bakar-membakar.

Siapa yang berani berinvestasi dengan risiko tinggi, dibayang-bayangi kerusuhan politik dan ancaman serikat buruh? Boro-boro mencari untung, bangunan perusahaan tidak diamuk massa saja sudah beruntung. Pengusaha akan membutuhkan jaminan rasa aman.

Lalu bagaimana kita menghadapi tahun politik yang hiruk-pikuknya dimulai tahun 2023? Tentunya bisnis media harus pandai mengantisipasinya dan mengetahui waktu kapan pelaksanaannya dan kapan peluang bisnis itu datang.

Menurut tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seperti dikutip dari infopemilu tertanggal 24 April- 25 November 2023, merupakan fase pendaftaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Tanggal 19 Oktober- 25 November 2023 pencalonan presiden dan wakil presiden, 28 November 2023-10 Februari 2024 masa kampanye pemilu, 11 Februari 2024-13 Februari 2024 memasuki masa tenang dan 14 – 15 Februari 2024 akan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai pengusaha pers, perlu mencermati dinamika politik dan mencermati peluang bisnis pada rentang waktu tahun politik.

Kita tentu berharap Pemilu berjalan lancar, aman, dan damai. Tetapi masih terbesit tanda tanya kecil, mungkinkah akan terjadi dinamika politik yang tidak terkendali sehingga menyulitkan kita dalam berbisnis?

Sebagai tanggung jawab terwujudnya stabilitas nasional di banyak hal, perusahaan pers tidak hanya mencari keuntungan belaka, tetapi turut menjaga stabilitas nasional sesuai bidang masing-masing.

Maka jauhkan diri dari segala sesuatu atau tindakan yang merusak. Situasi yang kondusif, aman dan damai, sangat memungkinkan semua menjalankan bisnis, termasuk bisnis media.

Untuk meraih untung dalam berbisnis media, perusahaan pers tidak harus menjadi provokator dengan ikut mengadu domba para calon yang bersaing, apalagi menyebarkan berita bohong (hoax).

Kita dapat meraih untung dengan memperbanyak berita yang menarik, berkualitas, dapat dipercaya dan eksklusif (kalau bisa dan atau diperlukan).

Selain memperbaiki konten berita, pengelola bisnis pers juga harus jeli melihat peluang di tahun politik. Peredaran uang akan mengalir deras ke segala arah termasuk untuk kampanye dan pemasangan iklan (benner) di media massa dan media luar ruangan.

Kita mencermati persiapan para kandidat atau calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut bersaing dalam pemilu, persiapan kandidat atau calon kepala daerah, calon anggota legislatif (caleg) baik DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Siapa yang bisa menangkap peredaran uang yang akan berhamburan kemana-mana di tahun politik? Mereka yang bisa menangkap, merekalah yang akan beruntung.

Kita sudah punya pengalaman dan pengetahun yang cukup dengan menyaksikan pemilu dan pilkada, serta pemilihan legislatif (pileg) pada tahun-tahun sebelumnya. Polanya tidak akan banyak berubah.

Baliho, spanduk, umbul-umbul dengan kata-kata dan foto-foto para calon memadati pinggir jalan, iklan dan berita politik memenuhi halaman-halaman koran, majalah dan media online.

Semua calon berjualan citra baik di mana-mana. Semua menggunakan uang untuk promosi. Kemana uang beredar dan bagaimana menangkapnya?

Semua pebisnis punya cara sendiri-sendiri. Akan tetapi perusahaan pers yang bernaung di bawah organisasi pers, tidak boleh bebas menghalalkan segala cara. Alasannya perusahaan pers itu mengelola media pers yang dalam operasional kesehariannya harus mentaati kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta ketentuan peraturan terkait pers.

Itu juga merupakan tanggung jawab perusahaan pers terhadap kemandirian dan kebebasan pers. Perusahaan pers yang masih membutuhkan pemahaman terkini tentang pers, harus bertanya kepada yang mengerti atau kepada organisasi pers yang memayunginya.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber, akhir tahun 2022 di tingkat pengurus pusat telah bertemu dan mendiskusikan segala kemungkinan yang terjadi di tahun politik, membicarakan tanggung jawab serta sekaligus meneropong peluang berbisnis.

Jangan biarkan peluang melenggang berlalu sementara kita mengetahuinya. Peluang yang berlalu tidak akan kembali. Peluang yang kita dapati berikutnya adalah peluang yang berbeda dengan tantangan dan situasi yang berbeda.

Meskipun pengusaha media tidak terikat kode etik jurnalistik seperti para wartawan, perusahaan media dalam operasionalnya bertumpu pada kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik dilakukan wartawan yang terikat Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.

Pengusahan pers tidak etis memaksa para wartawan melanggar kode etik jurnalistik, hanya demi uang dan untuk mengejar keuntungan.

Produk jurnalistik harus dibedakan dengan produk iklan atau tulisan yang dibiayai oleh sponsor. Oleh sebab itu produk iklan harus ditandai supaya pembaca mengetahuinya.

Di sinilah anggota SMSI diharapkan tetap memegang teguh prinsip berbisnis dan bermedia dengan benar. Boleh perusahaan pers menggulung untung, tetapi media persnya tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.

Menggulung untung dengan bijak dan aman dari pelanggaran, itulah yang dipesankan dalam rapat kerja Pengurus SMSI Pusat dan DKI Jakarta menyongsong tahun politik.

Tentu saja, dalam catatan ini kami tidak membuka poin per poin peluang bisnis media pers di tahun politik seperti yang disampaikan dalam rapat, karena itu agenda internal yang menjadi kekayaan ide lembaga. Penjelasan hanya disampaikan melalui rapat internal atau konsultasi antar anggota dan pimpinan organisasi.

Meskipun perusahaan pers boleh mencari untung, perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI yang telah menjadi konstituen Dewan Pers, harus tetap menjalankan visi dan misinya serta turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai tanggung jawab moral dan turut menjaga stabilitas nasional, seandainya nanti terjadi dinamika politik terkait suksesi kepemimpinan NKRI yang tidak terkendali, SMSI tidak akan menjadi provokator.

SMSI akan tampil sebagai media yang meluruskan keadaan, melawan dan memadamkan kobaran hoaks yang membuat negeri ini memanas.

Untuk itu, SMSI telah menggandeng dan menandatangani kerjasama dengan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (PUSSANSIAD). Langkah-langkah kerjasama telah disiapkan bersama selama tahun 2022.

Tahun depan (2023) kerjasama tersebut menjadi agenda SMSI, selain melaksanakan banyak agenda lainnya termasuk menangkap peluang bisnis.

Komandan PUSSANSIAD Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie yang menandatangani kerjasama, mendukung penuh langkah SMSI untuk melawan media sosial yang mengumbar hoaks.

Ketua Umum SMSI Firdaus waktu itu menyampaikan bahwa SMSI dan TNI AD, terikat dalam suatu komitmen sangat kuat dan memiliki kesepahaman yang sama, untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam menjaga cita-cita kemerdekaan sebagai negara berdaulat, modern, adil dan sejahtera.

Penandatanganan kerjasama itu disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman  yang juga selaku Ketua Dewan Pembina SMSI, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari serta jajaran pimpinan TNI AD dan Pengurus SMSI dari 34 provinsi.

Selamat berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. Selamat tahun baru 2023, tahun politik yang akan kita lalui bersama. Semoga aman dan damai.

*) Penulis adalah Sekretaris Jenderal SMSI periode 2019- 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *