Kejari Manggarai Dinilai Lecehkan Kearifan Lokal Pasca Tersangkakan GJ dan BAM

banner 120x600

Wordly.id | NTT – Aliansi masyarakat Adat Kembur gelar aksi damai menuntut keadilan hukum bagi BAM dan bapak Gregorius, pemilik Tanah dalam kasus Kembur. Aksi damai itu berlangsung di beberapa titik di Borong, kabupaten Manggarai Timur, NTT, Rabu, (2/11)

Pantauan media ini sejumlah tokoh adat, tokoh muda, tokoh perempuan, berpartisipasi dalam aksi solidaritas dengan titik star dari pertigaan Lehong.

Firman Jaya, orator aksi damai itu mengatakan, penetapan tersangka bapak Goris Jeramu merupakan bentuk kezoliman terhadap rakyat kecil dan cacat hukum.

Demikian Firman bahwa, keputusan Kejaksaan Manggarai yang tersangkakan GJ dan BAM berpotensi konflik horisontal di Manggarai Timur karena menyangkut hak adat tanah atau hak ulayat di wilayah itu.

“Manggarai Timur darurat, semua tanah adat di Manggarai Timur akan berpotensi digugat secara hukum,” teriak Firman dalam orasinya.

Firman juga mengatakan, penetapan tersangka kepada bapak yang berusia 80an tahun itu tidak masuk akal. Pasalnya, kata Firman, ia menjual tanahnya sendiri bukan tanah orang milik orang lain.

Firman juga mengatakan penetapan tersangka kepada bapak Goris merupakan bentuk pengerdilan terhadap kearifan lokal yang ada di Manggarai Timur.

Lebih jauh Firman mengatakan, Kejaksaan Manggarai harus objektif dan profesinal dalam menjalankan tugas sebagai kejaksaan.

“Kejaksaan Manggarai jangan mudah diintervensi oleh kepentingan elit yang merusak tatanan hukum dan budaya di Manggarai Timur,” teriak Firman.

Kisah GJ hingga Ditersangkakan Kejari Manggarai

Gregorius Jeramu (GJ) merupakan seorang petani tulen yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Dalam kasus Terminal Kembur ia adalah pemilik sekaligus penjual lahan kepada Pemda Manggarai Timur [Dinas Perhubungan] untuk keperluan pembangunan Terminal Kembur.

Dalam perjalanan, pembangunan Terminal Kembur bermasalah, dan Kejari Manggarai menetapkan GJ sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan lahan Terminal Kembur. Adapun dalil kejari Manggarai menetapkan GJ sebagai Tersangka hanya karena tidak memilki sertifikat.

Dari latar belakang pendidikan dan profesinya itu, GJ tentu kita pahami dengan ketidak taunnya akan asas perundang-undangan soal jual beli tanah. GJ hanya bermodalkan niat baiknya bahwa suatu saat apabila terminal telah dibangun menginginkan masyarakat Kembur bisa dipekerjakan di tempat tersebut.

Selain itu, Gregorius Jeramu sudah menguasai dan mengelolah tanah tersebut sejak berpuluh puluhan tahun. Sehingga, secara hukum itu diakui status kepemilikannya oleh Negara dan tentunya secara kearifan lokal masyarakat hukum adat.

Namun, saat ini yang terjadi di masyarakat adalah kecemasan dan kekhawatiran terhadap persoalan yang dialami bapak Gregorius Jeramu juga akan dialami oleh Gregorius yang lain. Pasalnya, banyak masyarakat di Manggarai Raya melakukan hal yang sama, bahwa mereka pernah menjual tanahnya tanpa sertifikat dan berisiko akan dipidanakan.

Tuntutan Aliansi Masyarakat Adat Kembur

Menilik pada hal di atas, Aliansi Masyaraka Ada Kembur menuntut kejari Manggarai untuk, pertama membebaskan/ mencabut status tersangka terhadap Bapak Goris Jeramu.

Kedua, berikan kepastian hukum terhadap Masyarakat yang ingin menjual tanahnya tapi tidak memiliki sertifikat.

Ketiga, mengedapankan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilanan dalam proses penegak hukum.

Keempat, meminta Pertanggungjawaban DPRD dan PEMDA atas keresahan masyarakat terhadap status hukum kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

Kelima, mempertanyakan seluruh asset daerah yang dibangun di atas lahan yang belum bersertifikat.

Keenam, UJI Petik Kejaksaan terkait status kepemilikan tanah-tanah di Kembur Kejaksaan terlalu tergesa-gesa untuk menetapkan tersangka.

Jaksa tidak boleh memerkosa kearifan lokal masyarakat adat soal status kepemilikan tanah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *