Daerah  

ASO Jadi Perhatian Khusus Pemprov dan KPID NTB

Kiri: Komisioner KPID NTB Husna Fatayati, kanan: Plt. Kadis Kominfotik NTB Baiq Nelly Yuniarti (Foto: wordly.id creator)
banner 120x600

Wordly.id | NTB – Amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60 huruf a terkait Analog Switch Off atau ASO, mendapat perhatian tersendiri dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID NTB.

Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) dan KPID NTB, terus gencar melakukan sosialisasi penghentian siaran analog dan perpindahan (migrasi) TV analog ke TV digital (ASO), baik kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan dan berbagai lembaga penyiaran.

Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si. mengatakan, Dinas Kominfotik bekerjasama dengan KPID NTB beberapa waktu laku telah mengundang KPID Pusat, untuk sosialisasi ASO melalui acara “Bincang Gemilang”, sebuah acara talk show rutin bulanan yang digagas Diskominfotik NTB, yang melibatkan pemangku kepentingan, masyarakat dan awak media.

Alhamdulillah, Diskominfotik NTB juga sudah mempertemukan dengan Wakil Gubernur, Ibu Wagub sudah sangat luar biasa atensinya terkait dengan hal ini. Sehingga kami di NTB ini terus melakukan koordinasi fasilitasi, terkait dengan regulasi yang kita laksanakan,” ungkapnya.

Baca juga: Ini Cara Mendapatkan Siaran TV Digital

Dikatakan, pihaknya dan KPID NTB juga telah berkeliling bersosialisasi ke seluruh kabupaten/kota se-NTB, baik melakukan pertemuan dengan bupati dan walikota maupun para Kepala Dinas Kominfotik  terkait ASO.

“Bahkan antara gubernur dengan bupati dan walikota se-NTB, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan pengelolaan TIK. Salah satu di dalamnya adalah implementasi ASO,” tandas Nelly.

Dihubungi melalui line telepon selular, Sabtu (4/6/2022), Komisioner KPID NTB Husna Fatayati, S.Si., M.Sos. mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ASO melalui berbagai momen dan kesempatan.

“Bahkan usai Hari Raya Idul Fitri di bulan Syawwal 1443 Hijriyah baru lalu, kami juga melakukan sosialisasi yang kami kemas dalam acara halal bihalal,” tuturnya.

Menurut kader Nahdlatul Ulama (NU) sapaan Husna itu, sosialisasi terkait migrasi TV analog ke TV digital harus dimasifkan. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana siaran TV digital dan apa kelebihan serta manfaatnya.

“Ini juga menjadi tugas kita bersama termasuk media pemberitaan terutama portal media pemberitaan online atau daring. Fakta hari ini, kemampuan portal media daring harus kita akui daya jangkaunya,” ucap Husna.

Untuk itu, ia berharap agar seluruh masyarakat NTB, dapat memahami manfaat digitalisasi penyiaran, melalui berbagai saluran yang tersedia serta menyiapkan diri untuk beralih ke siaran digital.

“Yaitu dengan menggunakan perangkat tambahan berupa Set Top Box (STB), bagi yang masih memiliki TV analog dengan ciri-ciri bentuk televisi yang gemuk,” ujarnya.

Menurut putri ketiga mantan Ketua PWNU NTB TGH. Ahmad Taqiuddin Mansyur (almarhum) itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, jika tidak menggunakan sistem penyiaran digital, maka masyarakat Indonesia khususnya yang berada di daerah perbatasan akan lebih senang menonton siaran televisi negara tetangga.

“Karena tayangan televisi mereka sudah digital lebih bagus. Maka dalam konteks menjaga kedaulatan informasi itulah, KPI atau KPID mendukung kebijakan pemerintah untuk beralih ke sistem penyiaran digital,” tegas Husna.

Selain itu, lanjutnya, khusus bagi masyarakat NTB juga berkaitan dengan berbagai even international yang diselenggarakan. Dimana digitalisasi penyiaran yang merupakan bentuk efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, akan memberi dampak positif untuk mengatasai permasalahan blank spot.

“Disamping itu, digitalisai penyiaran memberikan peningkatan terhadap kualitas internet menjadi teknologi 5G, dilengkapi dengan peringatan dini bencana, pendidikan, kesehatan dan manfaat ekonomi digital lain,” jelasnya.

Husna menambahkan, bahwa negara yang sudah menerapkan ASO rata-rata melakukannya secara bertahap.

“Indonesia pun demikian, akan melakukannya secara bertahap hingga akan paripurna di tanggal 2 November 2022,” tutupnya.

Untuk diketahui, ketentuan mengenai migrasi penyiaran telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, yang selanjutnya berelaborasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 yang direvisi dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. (Djr/w-001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *