Daerah  

Aset Pura Lingsar Mulai Diverifikasi

Tim verifikasi aset Pura Lingsar saat melakukan inventarisasi di lapangan
banner 120x600

Wordly.id | NTB – Aset atau pelabe Pura Lingsar yang diduga diselewengkan dan atau tidak sesuai peruntukannya, Rabu (9/3/2022) siang, mulai diverifikasi oleh tim verifikasi Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok (MAWSJL). Tim verifikasi aset Pura Lingsar tersebut terjun ke lapangan sesuai Surat Tugas Nomor: B.01/MAWSJL/T.Mayura/III/2022, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Krama Pura Lingsar mengetahui Ketua MAWSJL.

Ketua Tim Verifikasi I Made Diata, S.H., M.H. kepada media mengungkapkan, verefikasi terhadap aset Pura Lingsar dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan aset pura, yang nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pura dan kemaslahatan umat Hindu Pulau Lombok.

“Ini dilakukan dalam rangka verifikasi, investigasi, advokasi keberadaan aset-aset atau pelabe Pura Lingsar, yang selama ini dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh oknum pengurus pura yang sudah demisioner. Dimana mereka dengan melawan hukum tidak mau menyerahkan aset atau pelabe pura,” ungkapnya.

Baca juga: Umat Hindu Pulau Lombok Geruduk Kantor Polisi

Dikatakan, keberadaan pura dengan semua aset yang menyertainya oleh oknum pengurus demisioner selama ini telah disalah gunakan. Dimana seharusnya hasil dari pengelolaan aset dimanfaatkan untuk kepentingan pura dan kemaslahatan umat Hindu, namun kenyataannya diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Aneh kan, aset pura seluas 18,4 hektar yang dikelola tidak terlihat kemanfaatannya untuk pura? Malah meninggalkan hutang. Nah inilah tugas tim verifikasi untuk dilakukan penataan dan penertiban, mengevaluasi dan menginventarisir hasil pengelolaan pelabe pura,” tandasnya.

Disebutkan, dari hasil verifikasi dan inventarisasi terhadap aset Pura Lingsar, tim mendapatkan bahwa aset Pura Lingsar berupa tanah persawahan dan kebun, diketahui saat ini disewakan kepada beberapa warga penggarap.

“Tapi menjadi aneh ketika aset atau pelabe pura berupa tanah yang disewakan itu, malah ada sebagian oleh penggarap mendirikan rumah permanen di atasnya. Dimana menurut pengakuan penggarap mereka berada di sana belasan bahkan sudah puluhan tahun, sejak dari bapak dan kakek mereka,” katanya.

“Ini tidak boleh didiamkan sehingga akan muncul indikasi pembiaran. Ini harus segera ditertibkan,” imbuhnya.

Sementara Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat Lombok I Gede Gunawan Wibisana, S.H., M.Hum., ditemui di Sekretaris Majelis Agung mengatakan bahwa penyelewengan aset Pura Lingsar, telah diadukan dan atau dilaporkan ke Polda NTB.

“Berbagai upaya telah kami coba tempuh, mulai jalan damai hingga melaporkan ke Kepolisian baik Polresta Mataram maupun Polda NTB. Namun sampai sekarang laporan kami seakan tidak ditindaklanjuti. Kami minta audensi dengan Kapolda NTB tapi diarahkan ke Ditreskrimum, itupun tidak ditemui langsung oleh Direktur Reskrimum Polda NTB,” tutur Gede Gunawan.

Menurutnya, kasus yang pihaknya laporkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian sangat-sangat simpel. Pun tidak terlalu rumit untuk dilanjutkan ke penyidikan ataupun penyelidikan atau dengan kata lain proses hukum lebih lanjut, tapi anehnya dua bulan berjalan laporan tersebut seakan tanpa tindak lanjut.

“Masalah ini kan sangat jelas, oknumnya juga jelas, lokusnya pun sudah jelas. Tapi kenapa hingga saat ini tidak ada langkah-langkah penindakan dari Kepolisian? Kami ini taat hukum sehingga menempuh jalur hukum. Nah, kalau tidak ada progres dari laporan yang kita laporkan, ada apa dengan Kepolisian sebagai APH di negara ini,” tegas Gede Gunawan.

Gede Gunawan yang juga Ketua Pura Adhyaksa itu juga menegaskan, melihat fenomena penanganan kasus yang pihaknya laporkan tidak ada perkembangan, pihaknya menilai bahwa Polda NTB dalam hal ini Ditreskrimum tidak bersungguh-sungguh, menangani laporan masyarakat dalam hal ini umat Hindu Pulau Lombok.

“Kami tahu bahwa oknum terlapor didampingi oleh 19 advokat atau pengacara senior, tapi catat, jangankan 19 pengacara, 100 pengacara pun akan kami hadapi. Semasih nyawa saya ada di badan, saya akan tuntut sampai dimanapun, karena saya berada di jalan kebenaran untuk menyelamatkan aset umat,” tegasnya.

Majelis Agung berharap Kapolda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto dapat mendengar keluhan yang didelegasikan umat Hindu, demi penyelamatan dan penataan aset-aset Pura Lingsar.

“Kami berharap Pak Djoko Poerwanto selaku Kapolda NTB saat ini, punya hati nurani dan keberpihakan kepada masyarakat. Apalagi Kapolda adalah mantan Direktur Tipidkor Bareskrim Polri, kami yakin beliau akan mampu menyelesaikan masalah ini, sepanjang pejabat-pejabat di bawahnya punya inisiatif untuk menangani,” ujarnya.

Untuk diketahui, salah satu penggarap tanah aset Pura Lingsar yang ditemui awak media saat dilakukan verifikasi, mengakui bahwa dirinya menggarap dan mendirikan rumah di aset milik Pura Lingsar. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah menggarap dan tinggal serta mendirikan rumah (permanen), di aset milik Pura Lingsar sejak orang tuanya masih hidup, dengan sistim sewa atau istilah mereka pajak.

“Saya di sini dan menggarap sudah lama, sejak bapak saya masih ada (hidup, red). Seriap panen saya menyetorkan pajak (sewa, red) ke Gede Widane,” ujarnya.

Penggarap lainnya juga menuturkan bahwa dirinya menempati (mendirikan rumah) dan menggarap aset atau pelabe Pura Lingsar, telah berpuluh-puluh tahun sejak kecil dan kakeknya masih hidup. Sedangkan dari sumber yang lain awak media mendapat informasi, bahwa sebagian aset pura yang disewa oleh penuewa pertama disewakan lagi kepada penyewa ketiga.

Turut serta mendampingi tim verifikasi, Kanit dan anggota Buser Polsek Lingsar, Kuasa Hukum Majelis Agung Sesukertaning Jagat Lombok, Mangku Pura Lingsar, dan tokoh masyarakat yang mengetahui posisi serta batas pelabe Pure Lingsar. (Djr/w-001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *