Buat Skenario Jahat, Bupati Manggarai Didesak Harus Segera Pecat Tarsi Asong 

banner 120x600

Wordly.id | NTT – Bupati Manggarai, Heribertus G. Nabit kembali didesak untuk memecat Tarsisius Ridus Asong dari jabatannya sebagai Camat Reok Barat. Pasalnya, selain telah merekayasa kelulusan aparat desa di Reok Barat, kini Tarsisius Ridus Asong membuat skenario jahat dengan menyuruh beberapa kepala desa yang telah menyogoknya membuat surat permohonan pelantikan orang yang direkomendasikan untuk jadi aparat desa oleh Tarsius Ridus Asong untuk dilantik menjadi perangkat desa di sejumlah desa di Reok Barat. “Saya heran dengan Bupati Heri Nabit pertahankan Tarsi Ridus Asong dengan kesalahannya. Akibatnya sampai sekarang Ridus Asong merasa benar, tidak tahu malu, muka tebal bahkan rekayasa bahwa ia tidak bersalah,” kata praktisi hukum asal Desa Loce Reok Barat, Marsel Pan, S.H., kepada media ini, Jumat (9/12/2022).

“Padahal orang-orang yang direkomendasikan oleh Tarsi Asong adalah orang-orang yang tidak lulus tes. Tarsi Asong merekomendasikan orang-orang itu karena dia diduga sudah disogok oleh orang-orang itu,” Marsel Pan.

Sejumlah wartawan mendapat foto surat dari Kepala Desa Loce, Fabianus Song, tanpa tanggal dengan Nomor Pem.140/435/DL/XI/2022 kepada Camat Reok Barat, Tarsisius Ridus Asong yang isinya meminta Tarsisius Ridus Asong untuk melantik orang yang direkomendasikan Tarsisius Ridus Asong untuk jadi aparat desa.

Ketika warga Desa Loce, Gius mendatangi dan menanyakan Kepala Desa Loce, Fabianus Song, perihal surat tersebut di atas. Gius mengatakan,”Saya sudah tanya kepala desanya. Ada pengakuan dari kepala desa bahwa dia diperintah oleh Tarsi Asong. Terus rumusan kalimat suratnya juga diformulasi sama Kabid Pemdes atas nama Pak Gusti. Surat yang dimaksud kemarin kepala desa hanya tanda tangan saja. Yang buat semuanya Tarsi Asong dan kroninya di kabupaten (dinas terkait) kae..”, kata Gius dalam pesan WA-nya.

Marsel menegaskan, Tarsi Ridus Asong sudah berbuat di luar hukum dan mencoreng wibawa pemerintah Manggarai khususnya dan Indonesia umumnya. “Masa camat begini bobroknya. Bupati harus segera pecat orang ini,” kata Marsel.

Senada pengamat hukum asal Kampung Copu, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Largus Chen, S.H., mengatakan, Bupati Manggarai segera ganti Tarsi Ridus Asong sebagai Camat Reok Barat karena masyarakat Reok Barat merasa dipimpin oleh penipu. “Ini demi wibawa H2N juga. Camat kan perwakilan bupati. Masa penipu jadi perpanjangan tangan, mata dan teliga bupati ? Tarik dia ke Ruteng. Bila perlu pulangkan dia ke Manggarai Barat. Dia harus banyak belajar dulu terutama soal kejujuran dan profesionalisme,” kata Largus.

Largus dan Marsel mendesak Bupati agar segera melantik orang yang lulus tes untuk menjadi perangkat desa di Kecamatan Reok Barat. “Jangan melantik orang yang direkomendasi sama Tarsi Ridus Asong, karena yang dia lantik tidak lulus semua,” kata Marsel Pan.

Bupati Harus Bijak

Sementara Gius, warga Desa Loce yang lulus tes aparat desa Loce dengan nilai 89 namun diturukan jadi 80 orang Tarsius Ridus Asong agat tidak lulus, mengatakan, ada beberapa poin kritis terkait lambannya penyelesaian masalah pengangkatan perangkat Desa di Reok Barat.

Pertama, rekomendasi tanggal 15 Agustus tahun 2022 jelas-jelas bermasalah. Buktinya persoalannya sudah di take over sama Pemda Manggarai. Di mana dalam pernyataannya via media SuaraNTT, Sekda Manggarai Fancy Jahang menjanjikan akan membentuk Tim Khusus yang di SK kan oleh Bupati untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi persoalan ini. Lebih lanjut beliau mengatakan akan panggil Camat, Sekcam, dn semua Staf yang masuk dalam lingkaran kepanitiaan. Pertanyaannya sederhana, “Apakah yang dijanjikan itu sudah direalisasikan atau tidak ? Karena belum terealisasi kini Camat dan para kepala diduga buat scenario jahat.

Kedua, Gius dan teman-teman yang tidak diluluskan Camat Reok Barat tidak akan terima kalau akhir dari semua yang dijanjikan itu “bernuansa politik”. “Kalau keputusannya berujung fatal buat kami, kami tidak akan tinggal diam. Yang direkomendasikan Tarsi Asong tanggal 15 Agustus 2022 sangat jelas bermasalah. Kalau Bupati membenarkan itu, secara pribadi saya tidak akan terima. Saya akan duduk terus di Kantor Desa Loce sampai saya benar-benar mendapatkan keadilan dan kebenaran. Saya tidak peduli dan tidak takut saya akan berhadapan dengan siapa nantinya,” tegas Gius.

Ketiga, Gius dan teman-temannya selaku calon perangkat desa sudah menjalankan perintah Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020. Mulai dari penjaringan dan penyaringan di tingkat desa, direkomendasikan untuk mengikuti seleksi di kecamatan, dan proses seleksi juga sudah kami patuhi. Semuanya berjalan sangat elegan. Tapi ending dari semua proses itu penuh dengan rekayasa. Persoalannya muncul belakangan dan syarat akan kepentingan uang, kuasa, dan politik. “Kalau yang dipakai uang, kuasa, dan politik pertanyaan lanjutannya “Kenapa Perbub no. 26 Tahun 2020 harus diterapkan?… Kenapa Perbub Nomor 26 Tahun 2020 tetap exist?” kata dia.

Menurut Gius, bupati harus bijak menyikapi persoalan ini. Sudah sangat jelas Tarsisius Ridus Asong mengabaikan perintah Perbub Nonor 26 Tahun 2020. Tidak ada uraian khusus di Perbub Nomor 26 Tahun 2020 membenarkan uang, kuasa, dan politik. “Kalau ada, mari kita bedah dan berdebat terkait itu. Pasal mana yang membenarkan itu semua,” kata dia.

Langgar Ketentuan Hukum

Perda Manggarai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Manggarai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Pasal 10 huruf d – f berbunyi, ”Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap salah satu calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk masing-masing jabatan sejak dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf d; f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.”

Yang perlu garisbawahi adalah Pasal 10 huruf f di mana Camat menerima atau menolak rekomendasi kepala desa atas seorang calon harus berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Apa persyarakatannya? Hal ini diatur dengan jelas di Pasal 9 Perda Manggarai No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Manggarai No. 1 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di mana ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yakni berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Sementara persyaratan khusus yakni berkelakuan baik, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merangkap jabatan/ pekerjaan.

Berdasarkan fakta dari lapangan, Camat Reok Barat dalam melakukan Penetapan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Kajong untuk Jabatan Kepala Seksi Pelayanan telah melanggar ketentuan tentang Verifikasi. Dan, Rekomendasi yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 sampai 5 Peraturan Bupati Manggari Nomor 26 Tahun 2022.

Surat rekomendasi Camat Reok Barat tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Kajong tertanggal 15 Agustus Thn. 2022 dengan nomor: 140/193/KRB/VIII/2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kajong sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengapa dikatakan demikian ? Karena, akumulasi skor nilai yang tercantum dalam surat rekomendasi terhadap saudara berinisial YK untuk Dusun Kajong II melanggar Perbub Nomor 26 Thn. 2022, di mana menurut Peraturan Bupati Manggarai nomor 26 Thn. 2022 total akumulasi skor paling tinggi untuk pelamar berijazah pendidikan terakhir SMA dengan rentang usia 32 – 42 tahun.

Ditambah skor tes variabel tambahan yang terdiri dari tes kemampuan komputer, tes wawancara, tes tertulis adalah 80. Sedangkan yang tertulis dalam surat rekomendasi camat adalah 82.

Kedua, camat melanggar ketentuan pasal 21 ayat 4 Peraturan Bupati no. 26 tahun 2022 dengan tak mempertimbangkan kesetaraan gender dalam membuat rekomendasi Pengangkatan perangkat desa.

Ketiga, terdapat kejanggalan pada penanggalan surat rekomendasi yang Camat Reok Barat keluarkan, di mana dalam surat rekomendasi yang dikirim dan diterima pada Jumat tanggal 02 September tahun 2022 ke Kantor Desa Kajong tertulis tanggal 15 agustus tahun 2022.

Marcel mendesak agar Bupati Manggarai membatalkan Surat Rekomendasi Camat Reok Barat atas Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Kajong tertanggal 15 Agustus Thn. 2022 dengan nomor: 140/193/KRB/VIII/2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kajong karena sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *