Daerah  

SMSI NTB Dukung Digitalisasi Pertelevisian Indonesia

Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur
banner 120x600

Wordly.id | NTB – Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat atau SMSI NTB, mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Analog Switch Off (ASO), sebagai bentuk digitalisasi pertelevisian Indonesia.

Ditemui usai menghadiri silaturrahmi Kapolda NTB dengan pimpinan media di Anjungan Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat, Jumat (10/6/2022), Ketua SMSI NTB H. Abdus Syukur menegaskan, program digitalisasi kalau dilihat dari sisi media akan menjadi motivasi khususnya bagi media online (daring).

“Digitalisasi pertelevisian atau Analog Switch Off selain bisa meningkatkan perekonomian, khusus untuk perusahaan portal media pemberitaan online juga akan memacu kreatifitas konten,” ungkapnya.

Menurut pria kelahiran Desa Ranggagata Kabupaten Lombok Tengah itu, ASO menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi organisasi perusahaan media, untuk mampu menyuguhkan sesuatu yang baru dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada publik.

“Artinya, organisas perusahaan media seperti SMSI harus mendorong portal media anggotanya untuk lebih lihai dalam berkreasi, dalam menyuguhkan informasi sehingga tidak ditinggalkan publik pembaca. Ini sebuah tantangan yang harus disikapi dengan bijak,” katanya.

“Ini juga jadi PR bagi kami di SMSI untuk bagaimana mengelola anggota, sehingga mampu bersaing dengan siaran TV digital, tentunya dalam segi kualitas dan konten, termasuk kami harus melakukan kolaborasi mutualistik sesama anggota,” tandasnya.

Sementara kaitannya dengan pernyataan dan atau statemen anggota DPD RI dapil NTB H. Achmad Sukisman Azmy beberapa waktu lalu, sapaan H. Syukur itu menanggapi dengan bijak. Menurutnya, apa yang disampaikan Senator asal NTB itu merupakan suatu kewajaran sebagai wakil masyarakat NTB khususnya Pulau Lombok.

“Itu wajar dan memang harus disuarakan oleh seorang Senator yang nota bene wakil masyarakat dapilnya. Artinya, apa yang disampaikan Pak Sukisman itu bukan tanpa alasan, tapi itu adalah aspirasi atau keluhan masyarakat yang harus disuarakan,” tuturnya.

“Nah, kalau hasil seorang Senator setelah menyerap aspirasi masyarakat tidak disampaikan atau tidak disuarakan, ini perlu kita pertanyakan kinerjanya sebagai Senator,” tegas H. Syukur.

Menurut Direktur Radar Mandalika itu, adanya peralihan dari siaran TV analog ke TV digital juga akan berdampak terhadap siaran televisi lokal, karena stasiun TV lokal harus melengkapi peralatannya yang sudah ada untuk mendukung siaran digital.

“Ini juga yang menjadi alasan anggota DPD kita menyuarakan terkait migrasi TV analog ke digital itu. Jadi H. Sukisman itu sebelum bersuara sudah turun terlebih dahulu, mendatangi stasiun-stasiun televisi lokal khususnya yang ada di Pulau Lombok,” ucapnya.

“Bahkan stasiun Lombok TV yang merupakan stasiun TV lokal, sudah mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021,” tambahnya.

Namun demikian, lanjut H. Syukur, dengan telah dilaksanakannya ASO oleh pemerintah sesuai amanat undang-undsng, maka suka tidak suka penyelenggara siaran TV harus beralih ke siaran TV digital.

“Ini juga untuk kemajuan pertelevisian Indonesia sehingga mampu bersaing dengan siaran-siaran TV luar,” tutupnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Senator dapil NTB H. Achmad Sukisman Azmy, melalui rilisnya yang diterbitkan beberapa media meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan ASO.

Menanggapi pertanyaan sikapnya terkait ASO (migrasi siaran TV analog ke TV digital), Sukisman menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan yang dihadapi masyarakat ke pemerintah, kaitannya dengan migrasi siaran televisi dari analog ke digital.

“Bahkan kami meminta waktu serta kelonggaran terutama perpanjangan waktu. Kami juga meminta agar ada pilihan bagi masyarakat, untuk menggunakan analag dan digital seperti radio, yang sampai saat ini ada AM dan FM,” katanya.

Menurut senator background wartawan itu, alangkah bijaknya pemerintah kalau mempertimbangkan beberapa hal yang ada di masyarakat.

“Biarkan masyarakat yang memilih, mengingat masyarakat juga dituntut membeli peralatan agar bisa menerima yang digital. Perangkatnya juga cukup mahal, khusus Lombok Timur misalnya harus menggunakan (antena, red) parabola,” jelasnya.

Disamping itu, lanjutnya, penundaan pelaksanaan ASO juga untukmemberikan kesempatan kepada stasiun TV swasta khususnya lokal, untuk berbenah agar peralatan yang dimanfaatkan saat ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menunjang siaran digital.

“Dalam artian tidak dibuang percuma, mengingat harga peralatan dan pendukungnya mahal, miliaran rupiah,” ucap Sukisman. (Djr/w-001)

 

 

#ASO #analogswitchoff #TVdigital #siarandigitalindonesia #ASO2022

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *