Daerah  

Majelis Agung Windu Sesalkan Polresta Mataram tak Terbitkan Izin Aksi Damai

Massa dari berbagai elemen umat Hindu usai menghadiri persidangan kasus ITE dengan terdakwa IMS di Pengadilan Negeri Mataram
banner 120x600

Wordly.id | NTB – Umat Hindu Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat menyayangkan sikap Polresta Mataram yang tidak memberikan dan atau menerbitkan izin pelaksanaan aksi damai, yang diajukan Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagat (MAWSJ) Lombok dengan dalih pandemi Covid-19.

Dalam surat Nomor: B/240/IX/YAN.2.2/2022 perihal Tidak diterbitkan STTP aksi tertanggal 21 September 2022, yang ditandatangani Kepala Satuan Intelkam Polresta Mataram pada diktum ketiga baris kelima, disebutkan bahwa alasan tidak diberikan izin karena kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

“…dengan memperhatikan kasus positif Covid-19 yang terjadi di wilayah NTB dan mempedomani prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 dengan tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam rangka pencegahan penyebaran virus untuk tidak menerbitkan izin keramaian / STTP,” tulis surat tersebut.

Tak sampai di sana, pada diktum keempat bahkan tercantum seperti nada ancaman dengan menggunakan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dengan pidana penjara satu tahun.

Menyikapi surat Polresta Mataram tersebut, Ketua MAWSJ Lombok I Gede Gunawan Wibisana, S.H., M.H. sangat menyayangkan sikap Polresta Mataram tersebut.

“Ini ada apa sebenarnya, kami umat Hindu hanya ingin menyampaikan suport moral dalam penegakan hukum. Aksi kami itu untuk mendukung APH (aparat penegak hukum, red) dalam tugasnya, karena ini menyangkut nama baik Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, yang merupakan manifestasi umat Hindu di Pulau Lombok dan Indonesia pada umumnya,” katanya.

Gunawan juga mempertanyakan kebijakan Polresta Mataram, yang tidak memberikan izin aksi damai pihaknya yang melibatkan kurang lebih 75 orang dengan alasan Covid-19, padahal aksi dan kegiatan serupa yang melibatkan lebih banyak massa diizinkan.

“Kami bingung dengan sikap Polri ini. Kami yang jumlah kecil tidak dibolehkan, sementara yang melibatkan massa ratusan bahkan sampai ribuan dibolehkan. Diskriminasi macam apa lagi yang dipertontonkan oleh aparat Kepolisian ini,” tandasnya.

“Terhadap surat yang dilayangkan oleh Kasat Intelkam Polresta Mataram, menurut hemat Majelis itu masih perlu di uji kebenarannya, apakah benar kondisi yang terjadi saat ini khususnya di kota kita Mataram masih dikategorikan darurat Covid-19, sehingga perlu dicantumkan pasal pengancaman sedemikian rupa,” lanjut Gunawan.

Menurut Gunawan, harusnya Polresta Mataram membangun citra positif Polri mengingat saat ini nama Polri sedang terpuruk, dengan adanya kasus penembakan polisi oleh polisi di rumah dinas polisi.

“Jadi mari kita belajar jujur dan obyektif, bukan mengada-ada apalagi menjadikannya sebagai perisai, agar hak kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum ‘dikebiri’,” ucap Gunawan.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris MAWSJ Lombok I Made Sulendra Putra, S.H., dimana menurutnya kalau momok pandemi Covid-19 dijadikan alasan tidak menerbitkan izin maka terlihat janggal.

“Kita tahu bersama bahwa sekarang kasus Covid-19 sudah sangat-sangat landai dan sudah tidak jadi momok seperti sebelum-sebelumnya, kalaupun dipaksakan Covid-19 dijadikan alasan oleh Kepolisian, kan tidak harus tidak mengeluarkan izin lebih-lebih mau menghentikan paksa,” ujar Sulendra.

“Kalaupun undang-undang darurat kesehatan atau Covid-19 dipaksakan untuk diterapkan, kan peserta aksi tinggal menyesuaikan protokol kesehatan, jaga jarak, tidak berkumpul di satu tempat. Jadi masih banyak solusi,” tutup Sulendra. (Ang/w-005)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *