Sidang WIPO ke-64: Indonesia Menguatkan Dukungan Pemajuan KI Global

KI-Sidang WIPO
Mekumham RI (dasi merah) bersama delegasi Indonesia dalam sidang Hak KI di Jenewa, Swiss
banner 120x600

Wordly.id|Swiss – Delegasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kamis (6/7/2023), menguatkan dukungan terhadap pemajuan Kekayaan Intelektual (KI), dalam Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia ke-64 di Jenewa, Swiss. Sidang yang dihadiri 156 negara anggota WIPO itu menjadi platform bagi Indonesia, untuk menyampaikan dukungannya terhadap perkembangan KI secara global dan nasional.

Dalam pernyataan resminya, Yasonna dengan tegas menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia, dalam menggali potensi para individu berbakat, menghormati kreator dan inovator serta berbagi pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

“Indonesia sepenuhnya berkomitmen untuk membuka pintu bagi insan berbakat, mengapresiasi para kreator dan inovator, serta menyediakan akses pengetahuan bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan, Indonesia juga memberikan dukungan terhadap sistem KI global, yang salah satunya diwujudkan melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan standar merek nasional Indonesia, agar sejalan dengan standar internasional.

Yasonna percaya jika kerjasama internasional dalam bidang KI, akan memberikan banyak manfaat positif.

“Melalui kerjasama dan kemitraan internasional, kita dapat membentuk lingkungan yang merangsang kreativitas, memeluk keanekaragaman dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Yasonna.

Pada kesempatan yang berharga itu, Yasonna uang juga Menteri Hukum dan HAM RI juga akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan WIPO, terkait Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia, dalam meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI di dalam negeri.

“Indonesia dan WIPO akan bekerjasama untuk mendirikan pusat pelatihan KI nasional, guna meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI,” ungkapnya.

Selain itu, dalam rangka kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia berupaya untuk memfokuskan ASEAN pada pertumbuhan ekonomi global, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi.

Untuk diketahui, tak hanya di tingkat global, pada skala nasional pun Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memiliki peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional yang ada.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung dari 6 hingga 14 Juli 2023. Suatu kebanggaan, Indonesia menjadi satu dari 88 negara yang memberikan National Statement. Delegasi Republik Indonesia dipimpin Menteri Hukum dan HAM, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa (Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri. (red)