KAHMI NTB Dukung Kapolri Tindak Tegas Oknum Polri Macel

Ketua KAHMI NTB HL. Winengan
banner 120x600

Wordly.id|NTB – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara Barat (KAHMI NTB), mendukung sikap tegas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam menindak anggota Polri “macel” (bandel/nakal). Hal itu disampaikan Ketua KAHMI NTB menyikapi terungkapnya jaringan narkoba, yang diduga menyeret nama salah satu oknum Kapolda inisial Irjen Pol. TMP.

Ketua KAHMI NTB HL. Winengan kepada awak media, Sabtu (15/10/2022), mengapresiasi langkah Kapolri memberikan sanksi berat, kepada bawahan yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Menurutnya, terungkapnya dugaan keterlibatan oknum Perwira Tinggi (Pati) Polri inisial Irjen. TMP, dapat menjadi gerbang pengungkapan jaringan narkoba lainnya.

“Kami mengapresiasi langkah Kapolri, yang berani mengungkap dan menindak tegas siapapun termasuk bawahannya dalam bisnis barang haram (narkoba, red) ini,” kata Winengan.

Dalam pandangan pria bergelar Datu Brenge itu, peredaran narkoba merupakan jenis kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi bangsa. Dimana jika  peredarannya merambah hingga generasi muda, dapat dibayangkan wajah suram Indonesia ke depan.

“Jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa sabu dan negara narkoba. Kejahatan narkoba dampaknya melebihi kejahatan extraordinary (luar biasa, red) lainnya,” ujarnya.

Pihaknya menyesalkan adanya perilaku buruk oknum aparat kepolisian, lebih-lebih oknum Pati yang justeru melakukan tindakan melanggar hukum.

“Belum selesai penantian kita terhadap kasus yang dilakukan FS (Fery Sambo, red), sekarang ada lagi kasus dilakukan TM,” ucapnya.

“Karena itu jika Tedy Minahasa, terbukti menjadi bagian dari perederan narkoba seperti yang diberitakan saat ini, maka Tedy layak diberikan hukuman mati,” tegas Winengan.

Selain itu, Winengan juga mempertanyakan keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengendalian dan atau pemberantasan narkoba.

“Bukankah BNN memiliki tugas dan fungsi, untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekusor dan bahan adiptif lainnya? Kalau memang badan (BNN, red) ini tidak bisa melakukan tugas yang diamanahkan, mungkin lebih baik lembaga ini dibubarkan saja,” tandasnya. (Ang/w-005)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *