Polairud Polda NTB Ungkap Illegal Fishing BBL Terorganisir

Polairud-BBL
Dari kiri ke kanan: Dirpolairud, Kabid Humas Polda NTB dan Komandan Kapal Baladewa 2008
banner 120x600

Wordly.id|Mataram – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB bersama Korpolairud Baharkam Polri, berhasil mengungkap jaringan terorganisir illegal fishing benih bening lobster (BBL), di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Arman A. Syarifuddin, S.I.K. dalam konferensi pers, Senin (19/6/2023), menyampaikan jika dalam operasi yang dilakukan Ditpolairud Polda NTB yang dipimpin Komandan Kapal Baladewa 8002, berhasil mengungkap jaringan terorganisir illegal fishing dalam kasus perikanan baby benig lobster.

“Dalam operasi tersebut, sebanyak 28.083 ekor benih-benih lobster berhasil disita, yang terdiri dari dua jenis yaitu jenis mutiara dan jenis pasir,” ungkapnya.

Komandan Kapal Baladewa 2008 Kompol Carito Tatag, dalam kesempatan itu menguraikan kronologi penangkapan dua terduga kasus illegal fishing BBL di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Operasi dimulai pada tanggal 13 Juni 2023, ketika Kapal Polisi Baladewa menerima informasi dari masyarakat, mengenai pengiriman benih bening lobster ilegal di Pelabuhan Lembar,” katanya.

Dikatakan, setelah melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan tim penyelidikan, tim gabungan dari Direktorat Polairud Polda NTB melakukan pencegatan terhadap kendaraan yang mencurigakan.

“Setelah dilakukan penyergapan, dua orang tersangka berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang mereka bawa,” ujarnya.

Sementara Direktur Polairud Polda NTB Kobul S. Ritonga menyampaikan, dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut polisi berhasil mengungkap jika kasus BBL tersebut melibatkan jaringan terorganisir.

“Tersangka-tersangka yang ditangkap memberikan informasi, mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran benih bening lobster ilegal tersebut. Selain itu, melalui transkrip transaksi keuangan, polisi juga mengidentifikasi adanya pemodal yang membiayai kegiatan ilegal ini,” jelasnya.

Menurut Dirpolairud, kasus tersebut menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan illegal fishing, dalam kasus perikanan BBL.

“Polairud Polda NTB masih terus melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemodal yang teridentifikasi melalui transaksi keuangan,” ujarnya.

Pihaknya berharap, pengungkapan kasus illegal fishing BBL itu dapat membantu mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat, dalam kegiatan ilegal ini dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Terhadap para pelaku illegal fishing, polisi akan menjerat dengan Undang-Undang RI Momor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 atau Pasal 88 huruf a junkto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junkto Pasal 27 angka (26) junto angka (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. (des/w-007)