Menkumham Pastikan Keseragaman Pandangan APH pada KUHP Terbaru

Menkumham-KUHP
Menkumham Yassona saat sosialisasi UU KUHP di Bali
banner 120x600

Wordly.id|Denpasar – Meski telah menjadi Undang-Undang (UU), langkah reformasi hukum pidana nasional belum sepenuhnya tuntas setelah pengesahan. Pemerintah melalui Kemenkumham, perlu mempersiapkan pelaksanaan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang efektif pada 2 Januari 2026, khususnya dalam menyatukan pandangan aparat penegak hukum atau APH agar seragam.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Rabu (9/8/2023), menekankan peran APH memiliki signifikansi penting dalam penegakan hukum, sebagai pilar utama dalam menerapkan KUHP.

“Sama-sama memahami pandangan dan interpretasi APH menjadi esensial, karena mereka menjadi tulang punggung dalam menjalankan KUHP dalam praktek penegakan hukum,” ungkap Yasonna dalam Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di The Trans Resort Bali.

Kegiatan Sosialisasi UU KUHP oleh Kemenkumham kepada APH di seluruh penjuru Indonesia, memiliki makna penting dalam mengatasi perbedaan pemahaman dan sudut pandang terhadap UU KUHP.

“Langkah ini merupakan langkah positif, yang harus direspons dengan diskusi mendalam melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama akademisi, praktisi dan ahli di bidang hukum pidana,” katanya.

Yasonna menegaskan, langkah itu dilakukan untuk memastikan implementasi UU KUHP berjalan sesuai norma hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan reformasi hukum pidana.

Tidak hanya APH yang menghadapi perbedaan pandangan dan pemahaman. Sebelum UU KUHP disahkan, perbedaan telah muncul antara mereka yang mendukung dan menolak pengesahan UU KUHP. Perbedaan ini meliputi regulasi hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum yang hidup), hukuman mati dan tindak pidana khusus.

“Proses pembentukan UU KUHP tidak berjalan mulus. Pro dan kontra datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga internasional,” bebernya.

Sebelum Sosialisasi ini dilakukan, Kemenkumham telah menggelar diskusi dan dialog publik pada tahun 2021 dan 2022, untuk mengumpulkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, yang peduli terhadap reformasi hukum pidana nasional. Termasuk ajang Kumham Goes to Campus dan Seminar Nasional.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan berbagai upaya dilakukan untuk menyelaraskan KUHP warisan kolonial, dengan perkembangan sosial masyarakat. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menurutnya, adalah produk hukum yang kompleks karena mewakili pembaharuan, nilai-nilai hukum, asas-asas dan semangat yang berbeda dari KUHP warisan kolonial.

“Selamat kepada Pak Menteri Hukum dan HAM atas dedikasinya, ketabahannya dan dinamika yang luar biasa selama proses pembentukan UU KUHP ini. UU ini diharapkan menjadi dasar sistem hukum pidana nasional di Indonesia,” tutur Koster.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Asep Mulyana, menegaskan jika UU KUHP adalah hasil perjuangan masyarakat Indonesia, selama lebih dari 50 tahun dan melibatkan ahli hukum pidana.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa APH memahami, melaksanakan dan menyebarkan konten UU KUHP sesuai norma hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan reformasi hukum pidana yang terkandung dalam UU KUHP,” tandasnya.

“Oleh karena itu, Kemenkumham mengadakan Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 ini,” imbuh Asep.

Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh perwakilan Kemenkumham, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, advokat, hakim dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi, baik secara langsung maupun daring. (des/w-007)