Jimly Tegaskan Notaris Tidak Dapat Dipidana

Sesi foto bersama usai Seminar Nasional Ikatan Notaris Indonesia (Foto: Dok. INI NTB for wordly.id)
banner 120x600

Wordly.id | NTB – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sabtu (12/3/2022), mengatakan bahwa kerja notaris dilindungi undang-undang sehingga tidak dapat dipidana. Hal itu ditegaskan Jimly dalam Seminar Nasional yang digelar Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Perlu saya tegaskan, jika ada kesalahan atau kekeliruan maka notaris tidak bisa dipidanakan, kecuali sebatas administrasi,” tegas Jimly selaku salah satu pemateri seminar.

Mengusung tema Implementasi Kewenangan Notaris dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia serta Kaitannya dengan Pertanggung Jawaban dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris itu, diikuti 429 peserta dari seluruh Indonesia dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (PW INI) NTB Hamzan Wahyudi, dalam kesempatannya menyampaikan terkait perkembangan hukum dalam dunia kenotarisan.

“Khususnya kewenangan, pertanggungjawaban dan aspek perlindungan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya,” katanya.

Hamzan mengatakan, sebagai upaya meminimalisir kesalahan dan kekeliruan diharapkan masyarakat yang akan mengurus administrasi ke notaris, agar datang ke kantor notaris dan tidak menggunakan pihak ketiga atau percaloan.

“Terutama menyangkut urusan pertanahan. Tolong ini diperhatikan dan dilaksanakan bersama serta mohon kerjasamanya,” ucap Hamzan sembari mengatakan untuk tidak memberi peluang terhadap mafia tanah.

Sementara Ketua Panitia Seminar Ahsan Ramali dalam sambutan pembukaan menyampaikan harapan, dengan terselenggaranya seminar nasional tersebut.

“Kami mengharapkan pula INI dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang positif bagi pemerintah, mengenai ketentuan dan kebijakan hukum yang berlaku,” kata Ahsan.

Dikatakan, seminar tersebut dihajatkan untuk menemukan solusi terhadap mekanisme penegakan hukum di bidang kenotarisan, termasuk menemukan langkah dan arah terhadap hukum yang dicita-citakan dalam bidang kenotarisan.

“Kami berharap dengan diselenggarakan seminar nasional ini, akan dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan bagi peserta,” ucapnya. (Yiq/w-015)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *