WN Korsel jadi Tersangka KITAP Palsu

WN Korsel
Konferensi pers penetapan tersangka WN Korsel (rompi tahanan membelakangi kamera)
banner 120x600

Wordly.id|Mataram – Seorang lelaki Warga Negara Korea Selatan (WN Korsel) inisial GMB (59 tahun), ditetapkan sebagai tersangka penggunaan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) palsu oleh Kanwil Kemenkumham NTB melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. WN Korsel itu menggunakan KITAP palsu untuk tinggal di Indonesia sejak tahun 2021.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, Rabu (24/1/2024), mengatakan jika GMB diamankan petugas Imigrasi Mataram pada Selasa (23/1/2024) di Riverside Residence, Mayura, Kota Mataram dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat petugas datang ke kediamannya, GMB tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal yang masih berlaku. GMB beralasan, paspor disimpan di Bali dan KITAP dititipkan temannya di Bogor,” ungkapnya.

Dikatakan, petugas Imigrasi Mataram kemudian mengamankan WN Korsel itu di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, untuk dilakukan pemeriksaan. Selang beberapa jam kemudian, lanjut Parlindungan, GMB menunjukkan paspornya. Namun, lagi-lagi paspor yang ditunjukkan telah habis masa berlaku sejak 2018.

“Kami menaruh kecurigaan, paspor GMB sudah tidak berlaku sejak 2018 namun KITAP masih berlaku hingga tahun 2026. Padahal salah satu syarat dasar untuk perpanjangan KITAP adalah paspor yang masih berlaku. Manakala paspor kurang dari 6 bulan, tidak dapat dilakukan perpanjangan KITAP,” ujar Parlindungan.

Sementara Kepala Imigrasi Mataram Pungki Handoyo menjelaskan, berangkat dari kecurigaan tersebut, pihaknya berkirim surat ke Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian dan Konsulat Korea Selatan di Bali, berisi permohonan verifikasi dokumen.

“Surat balasan dari Ditintalkim Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa KITAP tersebut tidak sah atau palsu. Sedangkan surat balasan dari Konsulat Korea Selatan juga membenarkan, bahwa GMB adalah Warga Negara Korea Selatan,” jelasnya.

“Kami pun menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP, red), pada 18 Desember 2023 kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB,” terang Pungki.

Pungki menambahkan jika WN Korsel tersebut melanggar Pasal 121 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan, untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia, maka akan dipidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500 juta,” katanya.

Terpisah, Kadiv Keimgirasian Kanwil Kemenkumham NTB Wishnu Daru Fajar mendorong jajaran keimigrasian di Provinsi NTB, untuk menggiatkan pengawasan sebagai wujud implementasi fungsi keimigrasian yakni penegakan hukum.

“Giatkan pengawasan sebagai bentuk upaya kita menjaga kedaulatan negara,” ucap Wishnu. (ang/w-005)