Kuasa Hukum Mastaria Manurung, Unggul, SH Mengapresiasi Kerja Penyidik Harta Benda (Harda) Polrestro Metro Bekasi Kota Dalam Menyelidiki Pelimpahan Berkas Perkara

banner 120x600

Wordly.id – Jawa Barat Kuasa Hukum Mastaria Manurung, Unggul, SH mengapresiasi kerja Penyidik Harta Benda (Harda) Polrestro Metro Bekasi Kota dalam menyelidiki pelimpahan berkas perkara No. Pol: LP/B/182/IV/2022/SPKT/Polsek Bekasi Selatan/Restro Bks Kota dan menaikan proses penyelidikan ketingkat penyidikan.

Unggul kepada wartawan menjelaskan, pada Selasa (8/11/2022) kemarin, Unit Penyidik Harta Benda (Harda) Polrestro Bekasi Kota memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan No: SP.Sidik/458/XI/2022/Restro Bekasi Kota 4 November 2022 dengan Pasal 372 KUHP dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terlapor MZA dkk sebagai terlapor.

“Meski proses penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Namun kami mempertanyakan penetapan Pasal yang kurang cermat atas LP klien kami, yakni Mastaria Manurung,” ungkap Untung, Rabu (9/11/2022).

Unggul menyebutkan, dalam kasus ini pelapor secara terang-terangan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana talangan klienya. Selain itu, para terlapor juga ingkar janji dalam pengembalian dana talangan puluhan juta rupiah selama dua tahun terhadap kliennya.

“Tidak dicantumkannya Pasal 378 KUHP didalam SPDP yang diterima klien kami, terkesan ada pengecualian Pasal dalam objek Pidana Penyidikan dan Penetapannya?,” keluh Untung Saat di wawancarai oleh wartawan.

Dia menyebutkan, bila ditelaah dari kacamata hukum tindak pidana antara Pasal 378 dan 372 adalah Pasal soulmet yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap modus tindak pidana penipuan.

“Realisasi Jalan Sehat PANNA di Kota Bogor 29 Februari 2020 berjalan sesuai rencana panitia penyelenggara, tapi pada faktanya terlapor tidak ada itikad baik melakukan pengembalian dana talangan sehingga kliennya membuat laporan ke kepolisian,” paparnya.

Ditambahkan Untung, pengingkaran pengembalian dana talangan klien kami masuk dalam tindak Pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.

“MZA (Terlapor) didepan Penyidik tidak bisa mempertangung jawabkan belasan juta rupiah biaya pengurusan ijin Jalan Sehat PANNA di Satpol PP Pemerintah Kota Bogor dan Polres. Alhasil Penyidik meningkatkan penyelidikan ketahap penyidikan,” tegas Unggul mengakhiri.
(Sunardi lintang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *